DPRD DKI Desak Sertifikasi Green Building untuk Gedung Pemerintah

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Manuara Siahaan(Dok. DPRD DKI)

ANGGOTA Komisi A DPRD DKI Jakarta, Manuara Siahaan, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar mempercepat proses sertifikasi green building untuk gedung-gedung milik pemerintah, termasuk kompleks Balai Kota yang menjadi kantor Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Menurutnya, sertifikasi ini penting untuk mendukung upaya menjadikan Jakarta sebagai kota global yang efisien dan ramah lingkungan.

“Sudah puluhan tahun dikelola, tapi gedung ini belum dapat sertifikasi gold saja. Lalu bagaimana bisa disebut siap menjadi kota global? Ini problem yang harus segera dijawab,” ujar Manuara saat ditemui usai rapat Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026 di ruang rapat komisi A DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih Kamis (7/8)

Ia menjelaskan untuk dikategorikan sebagai green building suatu gedung harus melewati asesmen oleh konsultan profesional bersertifikat. 

Asesmen itu menilai berbagai indikator seperti efisiensi penggunaan energi, tata kelola air dan listrik, kenyamanan ruang kerja, hingga pemanfaatan energi alternatif seperti tenaga surya.

“Kita ini sudah lama wacanakan ke arah green building, tapi pergerakannya belum jelas. Padahal ini indikator penting untuk menaikkan peringkat Jakarta sebagai kota global,” tambahnya.

Ia menjelaskan saat rapat Manuara juga mengusulkan agar Pemprov menggandeng konsultan berpengalaman serta meminta masukan dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) untuk menjadikan kompleks Balai Kota sebagai percontohan bangunan hijau bersertifikat.

“Minimal dapat gold dulu. Kalau mau naik dari peringkat 74 ke-58 dunia, semua indikator harus dipenuhi, termasuk gedung-gedung yang ramah lingkungan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Manuara menekankan bahwa konsep green building tidak berarti harus merombak struktur bangunan lama, apalagi jika berstatus cagar budaya. 

Ia menyebut optimalisasi sistem internal seperti tata air, tata listrik, dan tata udara sudah bisa membawa gedung tersebut memenuhi syarat sertifikasi.

“Desain utama tetap, tapi sistem dalamnya di-upgrade. Bahkan bangunan cagar budaya pun bisa jadi green building, dan itu akan keren sekali,” katanya.

Menurutnya, penguatan citra Jakarta sebagai kota global juga harus menyentuh standar pelayanan publik hingga level kelurahan. 

“Kalau masuk kantor lurah di Kebagusan atau di Cipinang, warganya harus merasakan pelayanan dan sambutan yang seragam dan berkualitas. Itu wajah kota global,” ujarnya.

Manuara menyarankan agar Bappeda DKI membentuk matriks evaluasi kinerja yang jelas hingga 2029. 

Tujuannya, agar seluruh program prioritas, termasuk reformasi birokrasi dan infrastruktur ramah lingkungan, dapat diukur kontribusinya terhadap pencapaian target Jakarta sebagai salah satu dari 20 kota global terbaik.

“Kalau tidak bisa breakdown evaluasi capaian, berarti tidak profesional. Harus jelas, tahun ini naik berapa peringkat, indikator mana yang dikejar, dan siapa penanggung jawabnya,” pungkas. (P-4)