Giliran Universitas Paramadina Minta BPS Buka-bukaan Soal Data Pertumbuhan Ekonomi 5,12%

Foto udara sejumlah truk melintasi deretan peti kemas di Pelabuhan Kendari New Port, Kendari, Sulawesi Tenggara(ANTARA FOTO/Andry Denisahbar)

UNIVERSITAS Paramadina turut mempertanyakan angka pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2025 yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 5,12% (yoy). Dalam pernyataan resminya, Paramadina menyebut angka tersebut menimbulkan pertanyaan besar di tengah kenyataan ekonomi yang dirasakan masyarakat dan dunia usaha.

Kondisi yang dimaksud antara lain daya beli yang melemah, konsumsi rumah tangga yang stagnan, pesimisme produsen, dan peningkatan PHK di berbagai sektor industri.

“Banyak kalangan tidak percaya, dan ini berpotensi bergulir menjadi bola liar yang merusak kredibilitas BPS,” tulis penyataan yang diterima, Sabtu (9/8).

Paramadina beranggapan, sebagai lembaga negara yang mengemban amanat konstitusi untuk menyediakan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, publik berhak mengetahui secara jelas dan rinci dari BPS beberapa hal berikut.

1. Metodologi dan asumsi perhitungan PDB, termasuk sumber data, pembobotan sektor, dan metode estimasi, yang dapat diverifikasi oleh berbagai pihak.
2. Penjelasan mengenai kesenjangan antara data pertumbuhan ekonomi versi BPS dan indikator-indikator ekonomi sektoral yang justru menunjukkan perlambatan.
3. Komitmen BPS untuk menjaga independensi penuh dari tekanan atau intervensi pihak manapun, demi memastikan bahwa data bukanlah alat legitimasi politik, melainkan cerminan realita yang akurat. 

“Universitas Paramadina mengingatkan bahwa kredibilitas BPS adalah modal utama kepercayaan publik. Jika data yang dirilis tidak selaras dengan kenyataan di lapangan, maka bukan hanya publik yang kehilangan pegangan, tetapi juga kebijakan ekonomi nasional akan salah arah,” ungkap pernyataan tersebut.

Revisi data, lanjutnya, adalah hal biasa karena ini adalah ranah akademis dan teknokratis. Justru kemauan untuk memperbaiki data akan banyak diapresiasi.

Sebaliknya, jika BPS memutuskan untuk menutup diri, maka statistik telah bergeser dari ranah akademik menjadi ranah politik yang mana itu suatu realita yang buruk. Imbasnya  BPS pun akan kehilangan kredibilitas. 

“Kami berharap BPS segera memberikan penjelasan terbuka, menyajikan data mentah (raw data) untuk ditelaah publik, dan menegaskan kembali posisinya sebagai lembaga yang berintegritas dan independen,” paparnya. 

Universitas Paramadina juga mengajak para ekonom, ilmuwan, dan akademisi untuk terus memantau dan menjaga kualitas data BPS di seluruh Indonesia. Pasalnya ini merupakan pijakan penting menuju Indonesia maju dan sejahtera.  (Ifa/M-3)