KLH Selidiki Karhutla di Area Konsesi Delapan Perusahaan di Kalsel

Rakor Pengandalian Karhutla di Kalsel.(Dok. MI)

TIM Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah menyelidiki kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di areal konsesi delapan perusahaan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Hal ini dikemukakan Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq, usai memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (7/8). "Hasil investigasi tim di lapangan dan berdasarkan pemantauan udara, kami menemukan ada delapan perusahaan yang areal konsesinya mengalami kebakaran. Saat ini tim kami tengah menyelidiki di lapangan," kata Hanif yang sebelumnya juga sempat melakukan pemantauan karhutla di wilayah Kalimantan, lewat udara menggunakan helikopter.

Delapan korporasi dimaksud adalah pemegang konsesi di bidang kehutanan dan perkebunan. Pihak korporasi diduga terlibat baik sebagai pelaku atau pembiaran kebakaran hutan dan lahan (karhutla). "Ada yang namanya tanggung jawab mutlak pemilik lahan. Pemerintah akan menindak tegas perusahaan yang terlibat kebakaran di areal kerja mereka," kata Hanif.

Namun dirinya tidak membeberkan nama perusahaan, lokasi dan luas lahan terbakar karena alasan masih penyelidikan. “Kami identifikasi empat perusahaan di bidang kehutanan dan empat perusahaan di bidang perkebunan. Nanti apabila tim selesai akan kami ekspose," janjinya.

Di depan Gubernur dan Forkopimda Kalsel, Menteri LH meminta agar daerah dapat melakukan pengawasan termasuk penindakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik korporasi maupun masyarakat. Penanganan karhutla ini juga menjadi perhatian serius Presiden Prabowo yang meminta agar tidak ada aktivitas pembakaran selama musim kemarau.

Karena itu dirinya meminta agar Pemda segera mencabut atau merevisi regulasi atau Perda yang membolehkan aktivitas membakar saat musim kemarau. Hanif menyoroti kasus karhutla di Kalsel pada 2023 yang menjadi daerah dengan karhutla terluas di Indonesia.  (H-3)