Pemerintah Terus Dorong Negosiasi Tarif Barang yang Tidak Diproduksi AS hingga Nol Persen

Ilustrasi: suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di kawasan Pelabuhan Pelindo II, Tanjung Priok, Jakarta(ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

JURU Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia sedang melanjutkan negosiasi untuk komoditas Indonesia yang sangat dibutuhkan dan tidak diproduksi/ tidak tersedia di Amerika Serikat (AS), atau produk yang volume produksi AS belum memenuhi permintaan domestik AS. 

"Sesuai kesepakatan, akan diberikan tarif lebih rendah dari 19% hingga 0% (exemption). Jenis komoditas tertentu Indonesia yang diusulkan, antara lain kelapa sawit, kakao, kopi, karet, kayu manis, rempah-rempah, nikel, chopper, produk pertanian dan produk mineral lainnya, komponen pesawat terbang dan produk industri di FTZ Batam," kata Haryo saat dihubungi, Jumat (8/8).

Selain itu, ia menyatakan bahwa produk tekstil, pakaian, dan alas kaki yakni pakaian rajut (HS61), pakaian non-rajut (HS 62), dan alas kaki (HS 64), Indonesia memiliki peluang besar untuk melakukan penetrasi lebih besar ke pasar AS karena memiliki tarif resiprokal yang relatif lebih rendah dibandingkan negara peers seperti Tiongkok, Bangladesh, dan juga Vietnam.

"Potensi tersebut cukup besar mengingat pangsa pasar Indonesia di AS relatif di bawah negara peers. Pasar AS untuk ketiga produk HS 61, 62, dan 64 sangat besar, mencapai US$112,1 miliar, mencerminkan potensi peningkatan ekspor Indonesia yang dapat dioptimalkan. Penetrasi pasar ini bermanfaat besar bagi ekonomi Indonesia karena memiliki multiplier effect besar dari penciptaan lapangan kerja sektor padat karya," beber Haryo.

Haryo juga menyebut bahwa neraca dagang Indonesia akan mengalami perubahan sebagai dampak dari produk AS yang akan mendapat tarif 0% di pasar Indonesia. Kendati demikian, ia mengatakan bahwa selama ini produk utama AS yang masuk ke Indonesia kebanyakan adalah produk yang sudah mendapat tarif 0%, sementara produk lainnya sifatnya komplementer dan tentu akan bersaing dengan produk sejenis dari negara lain. 

"Namun demikian, neraca perdagangan memang diperkirakan akan terjadi perubahan. Dengan besaran tarif resiprokal yang masih kompetitif maka kita berharap bahwa produk unggulan Indonesia tetap mampu bersaing di pasar AS," pungkas Haryo. (Fal/M-3)